Disiplin Prokes, Pengusaha Ajukan 6 Usulan Operasional Industri

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta asosiasi lainnya meminta pemerintah agar mengizinkan operasional industri manufaktur bisa dilakukan 100 persen selama PPKM darurat berlangsung.

 

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan hal tersebut karena saat ini tidak hanya kesehatan yang harus diperhatikan, tetapi juga sektor esensial penggerak ekonomi.

 

“Sambil berjalan waktu, kami utarakan kami sudah ikut dalam proses yang inginkan pemerintah. Kami mengajukan bagaimana pentingnya melihat kembali bagaimana roda ekonomi tetap bisa berjalan, terutama sektor manufaktur yang kritikal esensial dan menunjang ekspor oriented,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

Para pelaku usaha mengajukan 6 usulan terkait operasional industri di masa PPKM. Syaratnya, karyawan-karyawan ini telah melakukan vaksinasi 2 kali dan perusahaan wajib mengikuti protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Usulannya antara lain :

1. Mengizinkan perusahaan manufaktur sektor kritikal, esensial dan industri penunjangnya serta industri berorientasi ekspor tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang.

2. Meminta pemerintah agar mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial dan industri penunjangnya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional. Adapun syarat yang harus dipenuhi sama dengan poin satu.

3. Pemerintah dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi demi meningkatkan daya beli masyarakat. Hal itu dapat berupa program proteksi sosial maupun insentif ekonomi yang memadai untuk dunia usaha.

4. Pemerintah perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu serta melakukan komunikasi satu pintu, sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga diimplementasikan secara selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

5. Para pelaku usaha meminta pemerintah mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Pasalnya, pengusaha juga harus mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan, dan gaji pegawai.

6. Meminta percepatan vaksinasi pada daerah-daerah yang merupakan area perindustrian dan perdagangan. Caranya, dengan menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care Vaksinasi oleh BPJS.

Pernyataan sikap bersama ini ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsja Rasjid dan Para Ketua Umum  Asosiasi antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprindo), PPA Kosmetika Indonesia, Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel), Persatuan Perusahaan Komestika Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Industri Plastik (Inaplas), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI).